Latihan Soal dan Jawaban PAT PPKn Kelas 11 SMA 2021 K13
Hai sobat, di artikel centralpendidikan.com terbaru ini admin akan membagikan latihan soal PAT/ukk PPKN kelas 11 SMA MA 2021 kurikulum 2013, dengan kunci jawaban lengkap berada di masing - masing soal tersebut.
Penyampaian butir - butir soal ini didasari oleh mulai berkembangnya kurikulum 2013 yang digunakan pendidikan di Indonesia pada saat ini. Terutama untuk wilayah pendidikan SMA sederajat.
di mapel PPKN (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) ini tentang hak dan kewajiban, integrasi nasional, dan lain sebagainya yang mana sudah sobat pelajari di akhir semester 2 kelas 11 ini..
Kurikulum acuan yang digunakan pada contoh soal PAT PPKn kelas 11 SMA ini sama seperti pada judul yaitu K13 (bukan revisi)..
.
Penyampaian butir - butir soal ini didasari oleh mulai berkembangnya kurikulum 2013 yang digunakan pendidikan di Indonesia pada saat ini. Terutama untuk wilayah pendidikan SMA sederajat.
di mapel PPKN (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) ini tentang hak dan kewajiban, integrasi nasional, dan lain sebagainya yang mana sudah sobat pelajari di akhir semester 2 kelas 11 ini..
Kurikulum acuan yang digunakan pada contoh soal PAT PPKn kelas 11 SMA ini sama seperti pada judul yaitu K13 (bukan revisi)..
.
Latihan Soal dan Jawaban PAT PPKn Kelas 11 SMA 2021 K13
Latihan Soal PAT PPKn kelas 11 ini admin sedikian berjumlah 50 butir soal, dalam bentuk soal pilihan ganda. Dan juga agar sobat bisa mempelajarinya secara leluasa, admin memberikan soal ini dalam PDF yang bisa sobat akses lewat android maupun komputer.
Latihan Soal dan Jawaban PAT PPKn Kelas 11 SMA 2021 K13 PDF, DOWNLOAD
Baiklah, langsung saja berikut ini adalah Latihan Soal dan Jawaban PAT PPKn Kelas 11 SMA 2021 K13. Selamat mengerjakan....
1. Setiap Individu sebagai anggota masyarakat memiliki kedudukan atau status yang berbeda sesuai perannya masing-masing. Tiap-tiap kedudukan atau status yang dimiliki seseorang akan selalu mengakibatkan munculnya ....
A. Hak dan Aturan
B. Tugas dan Aturan
C. Hak dan Kewajiban
D. Tugas dan Kewajiban
E. Kewenangan dan Kekuasaan
1. Setiap Individu sebagai anggota masyarakat memiliki kedudukan atau status yang berbeda sesuai perannya masing-masing. Tiap-tiap kedudukan atau status yang dimiliki seseorang akan selalu mengakibatkan munculnya ....
A. Hak dan Aturan
B. Tugas dan Aturan
C. Hak dan Kewajiban
D. Tugas dan Kewajiban
E. Kewenangan dan Kekuasaan
Jawaban : C
2. Sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang dengan penuh tanggung jawab disebut ....
A. Hak
B. Norma
C. Hukum
D. Kewajiban
E. Kewenangan
2. Sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang dengan penuh tanggung jawab disebut ....
A. Hak
B. Norma
C. Hukum
D. Kewajiban
E. Kewenangan
Jawaban : D
3. Tindakan pelanggaran HAM berat adalah kejahatan Genosida dan ....
A. Kejahatan terhadap keamanan Negara
B. Kejahatan kemanusiaan
C. Pembunuhan sadis
D. Pemberontakan terhadap Negara
E. Pembunuhan terhadap tokoh agama
3. Tindakan pelanggaran HAM berat adalah kejahatan Genosida dan ....
A. Kejahatan terhadap keamanan Negara
B. Kejahatan kemanusiaan
C. Pembunuhan sadis
D. Pemberontakan terhadap Negara
E. Pembunuhan terhadap tokoh agama
Jawaban : B
4. Tindakan yang termasuk pengingkaran kewajiban adalah…....
A. Menyampaikan usul dan saran
B. Mendapatkan bantuan Negara
C. Membayar arisan tiap bulan
D. Membayar pajak hingga jatuh tempo
E. Menemukan barang temuan dan memilikinya
4. Tindakan yang termasuk pengingkaran kewajiban adalah…....
A. Menyampaikan usul dan saran
B. Mendapatkan bantuan Negara
C. Membayar arisan tiap bulan
D. Membayar pajak hingga jatuh tempo
E. Menemukan barang temuan dan memilikinya
Jawaban : D
5. Setiap warga Negara Indonesia harus melaksanakan hak dan kewajiban secara tertib dan seimbang. Oleh karena itu, setiap warga Negara Indonesia harus menghindari ....
A. Mengutamakan tugas yang lebih mendesak kepentingannya
B. Menerima dengan ikhlas sesuatu yang menjadi haknya
C. Melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab
D. Melaksanakan kewajiban harus meminta hak
E. Menuntut hak tanpa melakukan kewajiban
5. Setiap warga Negara Indonesia harus melaksanakan hak dan kewajiban secara tertib dan seimbang. Oleh karena itu, setiap warga Negara Indonesia harus menghindari ....
A. Mengutamakan tugas yang lebih mendesak kepentingannya
B. Menerima dengan ikhlas sesuatu yang menjadi haknya
C. Melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab
D. Melaksanakan kewajiban harus meminta hak
E. Menuntut hak tanpa melakukan kewajiban
Jawaban : E
6. Berikut ini yang bukan merupakan kewajiban warga Negara adalah ....
A. Menjunjung nilai kemanusiaan dan keadilan
B. Menghargai nilai persatuan, kemerdekaan dan kedaulatan bangsa
C. Menghormati dan memelihara bahasa dan budaya bangsa
D. Wajib menjunjung tinggi lambang Negara, Garuda Pancasila dan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika
E. Wajib menjunjung tinggi hukum dan Pemerintahan tanpa kecuali
6. Berikut ini yang bukan merupakan kewajiban warga Negara adalah ....
A. Menjunjung nilai kemanusiaan dan keadilan
B. Menghargai nilai persatuan, kemerdekaan dan kedaulatan bangsa
C. Menghormati dan memelihara bahasa dan budaya bangsa
D. Wajib menjunjung tinggi lambang Negara, Garuda Pancasila dan Semboyan Bhinneka Tunggal Ika
E. Wajib menjunjung tinggi hukum dan Pemerintahan tanpa kecuali
Jawaban : D
7. Bentuk pelanggaran terhadap hak dan kewajiban tiap warga Negara harus diadili menurut hukum yang berlaku karena semua warga Negara memiliki persamaan di hadapan hukum. Hal tersebut terkait dengan pengamalan Pancasila Sila ....
A. Pertama
B. Kedua
C. Ketiga
D. Keempat
E. Kelima
A. Pertama
B. Kedua
C. Ketiga
D. Keempat
E. Kelima
Jawaban : E
8. Bentuk penyampaian pendapat di muka umum antara lain unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum dan mimbar bebas. Hal ini dijelaskan dalam ....
A. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998
B. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003
C. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005
D. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006
E. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009
8. Bentuk penyampaian pendapat di muka umum antara lain unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum dan mimbar bebas. Hal ini dijelaskan dalam ....
A. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998
B. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003
C. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005
D. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006
E. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009
Jawaban : A
9. Kampanye yang dilakukan sebelum pemilihan umum merupakan salah satu kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, disebut ....
A. Rapat Umum
B. Mimbar Bebas
C. Pawai
D. Pemilu damai
E. Unjuk rasa/demonstrasi
9. Kampanye yang dilakukan sebelum pemilihan umum merupakan salah satu kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, disebut ....
A. Rapat Umum
B. Mimbar Bebas
C. Pawai
D. Pemilu damai
E. Unjuk rasa/demonstrasi
Jawaban : A
10. Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan lain sebagainya secara atraktif demonstratif di muka umum disebut ....
A. Rapat umum
B. Mimbar bebas
C. Pawai
D. Pemilu damai
E. Unjuk rasa/demonstrasi
10. Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan lain sebagainya secara atraktif demonstratif di muka umum disebut ....
A. Rapat umum
B. Mimbar bebas
C. Pawai
D. Pemilu damai
E. Unjuk rasa/demonstrasi
Jawaban : E
11. Keanekaragaman bangsa Indonesia yang sangat rawan mengancam perpecahan adalah ....
A. Agama
B. Politik
C. Bahasa
D. Status sosial
E. Keragaman budaya
11. Keanekaragaman bangsa Indonesia yang sangat rawan mengancam perpecahan adalah ....
A. Agama
B. Politik
C. Bahasa
D. Status sosial
E. Keragaman budaya
Jawaban : E
12. Ancaman yang membahayakan kedaulatan Negara secara langsung adalah ....
A. Konflik perbatasan dan separatisme
B. Radikalisme dan pencemaran lingkungan
C. Bencana alam dan cyber crime
D. Separatism dan konflik antar suku
E. Bencana alam dan terorisme
12. Ancaman yang membahayakan kedaulatan Negara secara langsung adalah ....
A. Konflik perbatasan dan separatisme
B. Radikalisme dan pencemaran lingkungan
C. Bencana alam dan cyber crime
D. Separatism dan konflik antar suku
E. Bencana alam dan terorisme
Jawaban : D
13. Kelangkaan bahan bakar minyak dapat menjadi ancaman bagi Negara karena bahan bakar ini ....
A. Banyak dibutuhkan rakyat
B. Roda penggerak pemerintahan
C. Merupakan pendapatan utama Negara
D. Sumber energi rebutan beberapa Negara
E. Bagian dari kebutuhan hidup rakyat
13. Kelangkaan bahan bakar minyak dapat menjadi ancaman bagi Negara karena bahan bakar ini ....
A. Banyak dibutuhkan rakyat
B. Roda penggerak pemerintahan
C. Merupakan pendapatan utama Negara
D. Sumber energi rebutan beberapa Negara
E. Bagian dari kebutuhan hidup rakyat
Jawaban : E
14. Ancaman yang harus diantisipasi oleh TNI adalah ....
A. Menggunakan strategi non konvensional
B. Menggunakan strategi militer konvensional
C. Mengancam ketertiban lingkungan
D. Ancaman berdimensi sosial dan budaya
E. Ancaman yang berasal dari internal
14. Ancaman yang harus diantisipasi oleh TNI adalah ....
A. Menggunakan strategi non konvensional
B. Menggunakan strategi militer konvensional
C. Mengancam ketertiban lingkungan
D. Ancaman berdimensi sosial dan budaya
E. Ancaman yang berasal dari internal
Jawaban : E
15. Ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan Negara, kedaulatan wilayah, keselamatan segenap bangsa disebut ....
A. Ancaman nirmiliter
B. Ancaman sabotase
C. Ancaman militer
D. Ancaman terror
E. Ancaman politik
A. Ancaman nirmiliter
B. Ancaman sabotase
C. Ancaman militer
D. Ancaman terror
E. Ancaman politik
Jawaban : C
16. Ketahanan suatu bangsa untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan disebut....
A. Ketahanan Nasional
B. Wawasan Nusantara
C. Tujuan Nasional
D. Cita-cita Nasional
E. Keamanan Nasional
16. Ketahanan suatu bangsa untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan disebut....
A. Ketahanan Nasional
B. Wawasan Nusantara
C. Tujuan Nasional
D. Cita-cita Nasional
E. Keamanan Nasional
Jawaban : A
17. Unsur terpenting dalam sistem pertahanan dalam menciptakan Integrasi Nasional adalah ....
A. Rakyat
B. TNI
C. POLRI
D. Pemerintah
E. LINMAS
17. Unsur terpenting dalam sistem pertahanan dalam menciptakan Integrasi Nasional adalah ....
A. Rakyat
B. TNI
C. POLRI
D. Pemerintah
E. LINMAS
Jawaban : A
18. Indikator ketahanan nasional suatu bangsa nampak dalam....
A. Kemakmuran dan pendidikan
B. Keamanan dan dan pendidikan
C. Kesejahteraan dan keamanan
D. Keamanan dan stabilitas politik
E. Kesehatan dan dan stabilitas politik
18. Indikator ketahanan nasional suatu bangsa nampak dalam....
A. Kemakmuran dan pendidikan
B. Keamanan dan dan pendidikan
C. Kesejahteraan dan keamanan
D. Keamanan dan stabilitas politik
E. Kesehatan dan dan stabilitas politik
Jawaban : C
19. Salah satu kriteria tercapainya keutuhan nasional adalah ....
A. Pemerintah dan rakyat memiliki hubungan yang kurang harmonis
B. Terciptanya hubungan baik dengan negara-negara di dunia
C. Adanya persaingan antar kebudayaan dalam masyarakat
D. Menurunnya tingkat kriminal dalam masyarakat
E. Tingkat ekonomi masyarakat yang beragam
19. Salah satu kriteria tercapainya keutuhan nasional adalah ....
A. Pemerintah dan rakyat memiliki hubungan yang kurang harmonis
B. Terciptanya hubungan baik dengan negara-negara di dunia
C. Adanya persaingan antar kebudayaan dalam masyarakat
D. Menurunnya tingkat kriminal dalam masyarakat
E. Tingkat ekonomi masyarakat yang beragam
Jawaban : E
20. Terjadinya kesenjangan sosial dan disintegrasi bangsa merupakan dampak dari adanya ....
A. Toleransi
B. Persatuan
C. Anarkisme
D. Keterbukaan
E. Ketidakadilan
20. Terjadinya kesenjangan sosial dan disintegrasi bangsa merupakan dampak dari adanya ....
A. Toleransi
B. Persatuan
C. Anarkisme
D. Keterbukaan
E. Ketidakadilan
Jawaban : E
21. Wujud sikap dan perilaku membela negara sesuai dengan amanat UUD 1945 ....
A. Pasal 30 ayat 1
B. Pasal 30 ayat 3
C. Pasal 27 ayat 1
D. Pasal 27 ayat 2
E. Pasal 28A
21. Wujud sikap dan perilaku membela negara sesuai dengan amanat UUD 1945 ....
A. Pasal 30 ayat 1
B. Pasal 30 ayat 3
C. Pasal 27 ayat 1
D. Pasal 27 ayat 2
E. Pasal 28A
Jawaban : A
22. Tiap-tiap negara di dunia memiliki geopolitik yang berbeda-beda. Geopolitik yang berlainan dilatarbelakangi oleh perbedaan....
A. Luas wilayah
B. Tujuan nasional
C. Komoditas ekspor
D. Kekuatan nasional
E. Kepentingan internasional
A. Luas wilayah
B. Tujuan nasional
C. Komoditas ekspor
D. Kekuatan nasional
E. Kepentingan internasional
Jawaban : B
23. Penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik terdapatdalam ....
A. Pembukaan UUD 1945
B. Keputusan sidang BPUPKI
C. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945
D. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945
E. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959
23. Penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik terdapatdalam ....
A. Pembukaan UUD 1945
B. Keputusan sidang BPUPKI
C. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945
D. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945
E. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959
Jawaban : C
24. Unsur pokok Negara sebagai organisasi sebagai syarat berdirinya Negara yang disebut sebagai unsur konstitutif adalah ....
A. Rakyat, wilayah dan pengakuan dari Negara lain
B. Rakyat, wilayah dan pemerintahan yang berdaulat
C. Rakyat, wilayah dan pemimpin
D. Rakyat, pemerintah yang berdaulat dan pemimpin
E. Rakyat, pemerintah yang berdaulat dan pengakuan dari Negara lain
24. Unsur pokok Negara sebagai organisasi sebagai syarat berdirinya Negara yang disebut sebagai unsur konstitutif adalah ....
A. Rakyat, wilayah dan pengakuan dari Negara lain
B. Rakyat, wilayah dan pemerintahan yang berdaulat
C. Rakyat, wilayah dan pemimpin
D. Rakyat, pemerintah yang berdaulat dan pemimpin
E. Rakyat, pemerintah yang berdaulat dan pengakuan dari Negara lain
Jawaban : B
25. Tiap Negara memiliki paham geopolitik yang berbeda seperti archipelago Indonesia dengan melihat perkembangannya dari pandangan ....
A. Kepulauan
B. Maritim
C. Agraris
D. Persemakmuran
E. Kedaerahan
25. Tiap Negara memiliki paham geopolitik yang berbeda seperti archipelago Indonesia dengan melihat perkembangannya dari pandangan ....
A. Kepulauan
B. Maritim
C. Agraris
D. Persemakmuran
E. Kedaerahan
Jawaban : A
26. Pemerintahan dalam arti sempit, mencakup ....
A. Presiden, Wakil Presiden dan Kabinetnya
B. MPR, DPR dan Presiden
C. Presiden, Wakil Presiden dan DPR
D. Presiden dan Wakil Presiden
E. MPR, Presiden dan Menteri
26. Pemerintahan dalam arti sempit, mencakup ....
A. Presiden, Wakil Presiden dan Kabinetnya
B. MPR, DPR dan Presiden
C. Presiden, Wakil Presiden dan DPR
D. Presiden dan Wakil Presiden
E. MPR, Presiden dan Menteri
Jawaban : A
27. Negara Kesatuan disebut juga Negara ....
A. Unitaris
B. Federasi
C. Konfederasi
D. Persemakmuran
E. Dominion
27. Negara Kesatuan disebut juga Negara ....
A. Unitaris
B. Federasi
C. Konfederasi
D. Persemakmuran
E. Dominion
Jawaban : A
28. Negara Serikat disebut juga Negara ....
A. Unitaris
B. Federasi
C. Konfederasi
D. Persemakmuran
E. Dominion
28. Negara Serikat disebut juga Negara ....
A. Unitaris
B. Federasi
C. Konfederasi
D. Persemakmuran
E. Dominion
Jawaban : B
29. Didalam Kesatuan, Konsep Otonomi Daerah erat hubungannya dengan Konsep ....
A. Federasi
B. Pemerintahan Federal
C. Pluralism (keberagaman)
D. Sentralisasi
E. Desentralisasi
29. Didalam Kesatuan, Konsep Otonomi Daerah erat hubungannya dengan Konsep ....
A. Federasi
B. Pemerintahan Federal
C. Pluralism (keberagaman)
D. Sentralisasi
E. Desentralisasi
Jawaban : E
30. Dibawah ini yang bukan contoh Negara Federal adalah....
A. Amerika Serikat
B. Jerman
C. Kanada
D. Indonesia
E. Australia
30. Dibawah ini yang bukan contoh Negara Federal adalah....
A. Amerika Serikat
B. Jerman
C. Kanada
D. Indonesia
E. Australia
Jawaban : D
31. Sistem pemerintahan yang mempunyai cirri kekuasaan legislatif lebih kuat dari pada kekuasaan eksekutif adalah sistem pemerintahan ....
A. Presidensial
B. Parlementer
C. Republik
D. Monarki
E. Konstitusional
31. Sistem pemerintahan yang mempunyai cirri kekuasaan legislatif lebih kuat dari pada kekuasaan eksekutif adalah sistem pemerintahan ....
A. Presidensial
B. Parlementer
C. Republik
D. Monarki
E. Konstitusional
Jawaban : A
32. Indonesia menganut sistem pemerintahan ....
A. Presidensial
B. Parlementer
C. Republik
D. Monarki
E. Kosntitusional
32. Indonesia menganut sistem pemerintahan ....
A. Presidensial
B. Parlementer
C. Republik
D. Monarki
E. Kosntitusional
Jawaban : A
33. Teori Trias Politika dengan pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dikemukakan oleh ....
A. Rod Hage
B. Montesquien
C. Carl J. Friedrich
D. K. C. Wheare
E. C. F. Strong
33. Teori Trias Politika dengan pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif dikemukakan oleh ....
A. Rod Hage
B. Montesquien
C. Carl J. Friedrich
D. K. C. Wheare
E. C. F. Strong
Jawaban : B
34. Pembuatan Undang-undang merupakan kekuasaan lembaga ....
A. Yudikatif
B. Mahkamah Agung
C. Eksekutif
D. Legislatif
E. Konstitusi
34. Pembuatan Undang-undang merupakan kekuasaan lembaga ....
A. Yudikatif
B. Mahkamah Agung
C. Eksekutif
D. Legislatif
E. Konstitusi
Jawaban : D
35. Berikut ini adalah cirri-ciri sistem pemerintahan parlementer, kecuali ....
A. Pemusatan kekuasaaan ke tangan parlemen
B. Semua anggota Kabinet merupakan anggota parlemen
C. Presiden adalah kepala Negara dan kepala pemerintahan
D. Kabinet bertanggung jawab kepada Parlemen
E. Parlemen dapat membubarkan Kabinet
35. Berikut ini adalah cirri-ciri sistem pemerintahan parlementer, kecuali ....
A. Pemusatan kekuasaaan ke tangan parlemen
B. Semua anggota Kabinet merupakan anggota parlemen
C. Presiden adalah kepala Negara dan kepala pemerintahan
D. Kabinet bertanggung jawab kepada Parlemen
E. Parlemen dapat membubarkan Kabinet
Jawaban : C
36. Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer adalah ....
A. Amerika Serikat
B. Australia
C. Perancis
D. Inggris
E. Jerman
A. Amerika Serikat
B. Australia
C. Perancis
D. Inggris
E. Jerman
Jawaban : D
37. Dalam sistem pemerintahan Presidensial, Presiden tidak berwenang untuk ....
A. Membentuk Kabinet sebagai pembantunya
B. Memberhentikan para menteri
C. Membubarkan parlemen atau badan legislatif
D. Menjalankan fungsi sebagai kepala Negara
E. Menjalankan fungsi sebagai kepala Pemerintahan
37. Dalam sistem pemerintahan Presidensial, Presiden tidak berwenang untuk ....
A. Membentuk Kabinet sebagai pembantunya
B. Memberhentikan para menteri
C. Membubarkan parlemen atau badan legislatif
D. Menjalankan fungsi sebagai kepala Negara
E. Menjalankan fungsi sebagai kepala Pemerintahan
Jawaban : C
38. Dalam sistem Check and Balance di Indonesia, pihak MPR mempunyai wewenang untuk ....
A. Memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden atas usulan DPR
B. Mengawasi pemerintah eksekutif dengan sejumlah hak pengawasan
C. Menyetujui/menolak menyetujui perjanjian internasional
D. Memberi pertimbangan dalam pengangkatan dan penerimaan duta
E. Member pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi
38. Dalam sistem Check and Balance di Indonesia, pihak MPR mempunyai wewenang untuk ....
A. Memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden atas usulan DPR
B. Mengawasi pemerintah eksekutif dengan sejumlah hak pengawasan
C. Menyetujui/menolak menyetujui perjanjian internasional
D. Memberi pertimbangan dalam pengangkatan dan penerimaan duta
E. Member pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi
Jawaban : B
39. Dalam praktiknya konsep Negara Kesatuan pernah bergeser menjadi konsep Federal. Pergeseran tersebut terjadi pada periode ....
A. 1945 – 1949
B. 1949 – 1950
C. 1950 – 1959
D. 1959 – 1966
E. 1966 – 1998
39. Dalam praktiknya konsep Negara Kesatuan pernah bergeser menjadi konsep Federal. Pergeseran tersebut terjadi pada periode ....
A. 1945 – 1949
B. 1949 – 1950
C. 1950 – 1959
D. 1959 – 1966
E. 1966 – 1998
Jawaban : B
40. Perhatikan keterangan berikut ini!
(1) Bentuk Negara Indonesia adalah Kesatuan
(2) Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik
(3) Indonesia terdiri atas delapan Provinsi
(4) Indonesia mengalami beberapa kali pergantian ibu kota Negara
Keterangan ini memberikan informasi tentang dinamika kehidupan bernegara yang terjadi pada ....
A. 1945 – 1949
B. 1949 – 1950
C. 1950 – 1959
D. 1959 – 1966
E. 1966 – 1998
40. Perhatikan keterangan berikut ini!
(1) Bentuk Negara Indonesia adalah Kesatuan
(2) Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik
(3) Indonesia terdiri atas delapan Provinsi
(4) Indonesia mengalami beberapa kali pergantian ibu kota Negara
Keterangan ini memberikan informasi tentang dinamika kehidupan bernegara yang terjadi pada ....
A. 1945 – 1949
B. 1949 – 1950
C. 1950 – 1959
D. 1959 – 1966
E. 1966 – 1998
Jawaban : A
41. Pada periode 1945 – 1950 wilayah Indonesia terbagi atas daerah Negara dan kesatuan kenegaraan yang berdiri sendiri. Hal ini mengindikasikan saat itu Negara Indonesia berbentuk ....
A. Serikat
B. Dominion
C. Kesatuan
D. Proktoral
E. Konfederasi
41. Pada periode 1945 – 1950 wilayah Indonesia terbagi atas daerah Negara dan kesatuan kenegaraan yang berdiri sendiri. Hal ini mengindikasikan saat itu Negara Indonesia berbentuk ....
A. Serikat
B. Dominion
C. Kesatuan
D. Proktoral
E. Konfederasi
Jawaban : A
42. Periode 1998 – sekarang, Indonesia masih mempertahankan bentuk Negara Kesatuan dengan pemekaran di beberapa wilayah. Wilayah hasil pemekaran yang menjadi Provinsi Indonesia ke-34 adalah ....
A. Kepulauan Riau
B. Gorontalo
C. Kalimantan Utara
D. Irian Jaya
E. Sulawesi Barat
42. Periode 1998 – sekarang, Indonesia masih mempertahankan bentuk Negara Kesatuan dengan pemekaran di beberapa wilayah. Wilayah hasil pemekaran yang menjadi Provinsi Indonesia ke-34 adalah ....
A. Kepulauan Riau
B. Gorontalo
C. Kalimantan Utara
D. Irian Jaya
E. Sulawesi Barat
Jawaban : C
43. Perhatikan beberapa istilah berikut!
(1) Legitimasi
(2) Pengaturan Kekuasaan
(3) Proses pembuatan kebijaksanaan pemerintah
(4) Kegiatan partai-partai
Beberapa istilah diatas menunjukkan batasan ....
A. Budaya Politik
B. Partisipasi Politik
C. Komunikasi Politik
D. Kelompok Penekanan
E. Kelompok Kepentingan
43. Perhatikan beberapa istilah berikut!
(1) Legitimasi
(2) Pengaturan Kekuasaan
(3) Proses pembuatan kebijaksanaan pemerintah
(4) Kegiatan partai-partai
Beberapa istilah diatas menunjukkan batasan ....
A. Budaya Politik
B. Partisipasi Politik
C. Komunikasi Politik
D. Kelompok Penekanan
E. Kelompok Kepentingan
Jawaban : A
44. Kegiatan politik memasuki kehidupan pribadi dan sosial secara luas. Hal ini berarti budaya politik ....
A. Tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi sosial masyarakat
B. Bersifat praktis dan berlangsung dalam kehidupan sehari-hari
C. Memiliki dimensi kompleks yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas
D. Dapat berkembang dalam setiap sistem kehidupan masyarakat di berbagai tempat
E. Menentukan keputusan nasional yang menyangkut pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat
44. Kegiatan politik memasuki kehidupan pribadi dan sosial secara luas. Hal ini berarti budaya politik ....
A. Tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi sosial masyarakat
B. Bersifat praktis dan berlangsung dalam kehidupan sehari-hari
C. Memiliki dimensi kompleks yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas
D. Dapat berkembang dalam setiap sistem kehidupan masyarakat di berbagai tempat
E. Menentukan keputusan nasional yang menyangkut pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat
Jawaban : E
45. Pada budaya politik ini suatu wilayah yang terbatas menjadi penyebab tidak adanya peranan politik yang bersifat khas. Budaya politik yang dimaksud adalah ....
A. Kaula
B. Militan
C. Parokial
D. Partisipan
E. Tradisional
45. Pada budaya politik ini suatu wilayah yang terbatas menjadi penyebab tidak adanya peranan politik yang bersifat khas. Budaya politik yang dimaksud adalah ....
A. Kaula
B. Militan
C. Parokial
D. Partisipan
E. Tradisional
Jawaban : C
46. Perhatikan beberapa istilah berikut!
(1) Kaula
(2) Militan
(3) Parokial
(4) Partisipan
(5) Tradisional
Budaya politik berdasarkan Orientasi Politiknya ditunjukkan pada nomor ....
A. 1, 2 dan 3
B. 1, 3 dan 5
C. 2, 3 dan 5
D. 1, 3 dan 4
E. 2, 4 dan 5
46. Perhatikan beberapa istilah berikut!
(1) Kaula
(2) Militan
(3) Parokial
(4) Partisipan
(5) Tradisional
Budaya politik berdasarkan Orientasi Politiknya ditunjukkan pada nomor ....
A. 1, 2 dan 3
B. 1, 3 dan 5
C. 2, 3 dan 5
D. 1, 3 dan 4
E. 2, 4 dan 5
Jawaban : D
47. Warga masyarakat tidak berminat terhadap kegiatan kampanye partai politik. Pernyataan tersebut menunjukkan cirri tipe budaya politik ....
A. Kaula
B. Militan
C. Parokial
D. Partisipan
E. Tradisional
47. Warga masyarakat tidak berminat terhadap kegiatan kampanye partai politik. Pernyataan tersebut menunjukkan cirri tipe budaya politik ....
A. Kaula
B. Militan
C. Parokial
D. Partisipan
E. Tradisional
Jawaban : C
48. Perhatikan ciri-ciri agen sosialisasi politik berikut!
(1) Tiap-tiap anggotanya memiliki kedudukan relatif sama
(2) Individu dapat belajar menghadapi pendapat orang lain
(3) Individu dapat belajar menyesuaikan pendapatnya dengan pendapat orang lain
Agen sosialisasi yang dimaksud berdasarkan ciri dari ....
A. Sekolah
B. Keluarga
C. Tempat kerja
D. Partai Politik
E. Media Massa
48. Perhatikan ciri-ciri agen sosialisasi politik berikut!
(1) Tiap-tiap anggotanya memiliki kedudukan relatif sama
(2) Individu dapat belajar menghadapi pendapat orang lain
(3) Individu dapat belajar menyesuaikan pendapatnya dengan pendapat orang lain
Agen sosialisasi yang dimaksud berdasarkan ciri dari ....
A. Sekolah
B. Keluarga
C. Tempat kerja
D. Partai Politik
E. Media Massa
Jawaban : D
49. Kaum buruh yang tergabung dengan serikat buruh berdemonstrasi. Hal ini menunjukkan contoh wujud tercapainya sosialisasi politik melalui agen ....
A. Sekolah
B. Keluarga
C. Tempat kerja
D. Partai Politik
E. Media Massa
49. Kaum buruh yang tergabung dengan serikat buruh berdemonstrasi. Hal ini menunjukkan contoh wujud tercapainya sosialisasi politik melalui agen ....
A. Sekolah
B. Keluarga
C. Tempat kerja
D. Partai Politik
E. Media Massa
Jawaban : C
50. Peran aktif dalam budaya politik di lingkungan masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk ....
A. Memberikan suara dalam pemilu
B. Ikut aktif dalam lembaga swadaya masyarakat
C. Menjadi anggota aktif sebuah organisasi
D. Mengikuti kampanye Pemilu
E. Ikut aksi unjuk rasa dengan damai
50. Peran aktif dalam budaya politik di lingkungan masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk ....
A. Memberikan suara dalam pemilu
B. Ikut aktif dalam lembaga swadaya masyarakat
C. Menjadi anggota aktif sebuah organisasi
D. Mengikuti kampanye Pemilu
E. Ikut aksi unjuk rasa dengan damai
Jawaban : A
Demikian artikel tentang Latihan Soal dan Jawaban PAT PPKn Kelas 11 SMA 2021 K13. Semoga bermanfaat..