Latihan Soal UAS PPKn / PKn Kelas 12 Semester 1 K13 2021 dan Kunci Jawaban
centralpendidikan.com - Kembali lagi dengan admin centralpendidikan.com. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan contoh soal UAS PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) kelas 12 semester 1 dan kunci jawaban terbaru untuk tahun pelajaran 2020/2021.
PPKn adalah mata pelajaran umum yang diberlakukan untuk semua siswa dan jurusan, bahkan pada jenjang kuliah ada matkul seperti ini.
Apa saja materi UAS materi PPKn kelas 12 semester 1 2020/2021?
Materi asli yang BAKALAN DIUJIKAN biasanya ada pihak guru yang sudah memegang kisi - kisi UAS PPKn kelas 12 semester 1 tersebut. Berkaitan dengan pancasila, kontitusi negara, pengadilan internasional, dll.
Sekedar ingin berbagi untuk membantu sobat siswa SMA dalam mendapatkan nilai yang bagus. Setidaknya bisa membagikan naskah soal latihan UAS dengan model soal yang berbeda dengan yang ada pada buku paket terkait.
Karena sebagaimana yang telah diketahui bahwa hasil UAS pada raport nantinya akan menjadi patokan saat pendaftaran SNMPTN buat yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya.
Latihan Soal UAS PPKn Kelas 12 Semester 1 K13 2021 dan Kunci Jawaban
Jumlah keseluruhan soal UAS PPKn kelas 12 semester 1 kurikulum 2013 adalah 50 BUTIR soal dalam jenis soal pilihan ganda beserta kunci jawaban yang sudah diberikan langsung pada masing - masing soal tersebut, di bawahnya.
Agar mudah bagi sobat memilih metode pembelajaran. Admin sudah memberikan opsi dalam bentuk PDF dan soal online yang bisa sobat akses dan download secara gratis di bawah ini.
Latihan Soal UAS PPKn Kelas 12 Semester 1 K13 2021 dan Kunci Jawaban, DOWNLOAD
Baiklah, langsung saja nih. Berikut ini adalah Latihan Soal UAS PPKn Kelas 12 Semester 1 K13 2021 dan Kunci Jawaban. Selamat mengerjakan...
1. Ketentuan Keuangan Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republoik Indonesia Tahun 1945 salah satunya pasal 23 D yang berbunyi ....
a. Rancangan UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersma DPRdengan memperhatikan pertimbangan DPD.
b. Negara memiliki Bank Sentral
c. Hal - hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan Undang - Undang .
d. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang - Undang.
e. Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang- Undang .
1. Ketentuan Keuangan Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republoik Indonesia Tahun 1945 salah satunya pasal 23 D yang berbunyi ....
a. Rancangan UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersma DPRdengan memperhatikan pertimbangan DPD.
b. Negara memiliki Bank Sentral
c. Hal - hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan Undang - Undang .
d. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang - Undang.
e. Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan Undang- Undang .
Jawaban : B
2. Presiden Republik Indonesia menyusun RAPBN setiap tahun , selaku ......
a. Panglima tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Udara dan Angkatan Laut.
b. Kepala Negara .
c. Kepala Pemerintahan .
d. Pelaksana Kedaulatan Rakyat .
e. Pemegang Kekuasaan Tertinggi kedaulatan negara.
2. Presiden Republik Indonesia menyusun RAPBN setiap tahun , selaku ......
a. Panglima tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Udara dan Angkatan Laut.
b. Kepala Negara .
c. Kepala Pemerintahan .
d. Pelaksana Kedaulatan Rakyat .
e. Pemegang Kekuasaan Tertinggi kedaulatan negara.
Jawaban : C
3. Sebelum dilakukan perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ada Lembaga Tinggi Negara yang tugasnya memberi pertimbangan kepada Presiden adalah ......
a. Dewan Pertimbangan Agung .
b. Dewan Perwakilan Daerah,
c. Team Sebelas .
d. Staf Ahli .
e. Sekretaris Kabinet .
3. Sebelum dilakukan perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ada Lembaga Tinggi Negara yang tugasnya memberi pertimbangan kepada Presiden adalah ......
a. Dewan Pertimbangan Agung .
b. Dewan Perwakilan Daerah,
c. Team Sebelas .
d. Staf Ahli .
e. Sekretaris Kabinet .
Jawaban : A
4. Kekuasaan Yudikatif dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia disebut juga ....
a. kekuasaan Eksaminatif .
b. kekuasaan Federatif .
c. kekuasaan Konsultatif .
d. kekuasaan Eksekutif .
e. kekuasaan Kehakiman .
4. Kekuasaan Yudikatif dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia disebut juga ....
a. kekuasaan Eksaminatif .
b. kekuasaan Federatif .
c. kekuasaan Konsultatif .
d. kekuasaan Eksekutif .
e. kekuasaan Kehakiman .
Jawaban : E
5. John Locke memperkenalkan tiga kekuasaan negara, salah satunya kekuasaan yang fungsinya mengurusi urusan luar negeri , urusan perang dan damai disebut kekuasaan .....
a. Legislatif .
b. Eksekutif .
c. Yudikatif .
d. Federatif .
e. Eksaminatif .
5. John Locke memperkenalkan tiga kekuasaan negara, salah satunya kekuasaan yang fungsinya mengurusi urusan luar negeri , urusan perang dan damai disebut kekuasaan .....
a. Legislatif .
b. Eksekutif .
c. Yudikatif .
d. Federatif .
e. Eksaminatif .
Jawaban : D
6. Yang dimaksud dengan ajaran Trias Politica oleh Monstesquieu ialah ...
a. Legislatif , Federatif , Eksaminatif .
b. Eksekutif , Yudikatif , federatif .
c. Legislatif , Eksekutif , Eksaminatif .
d. Legislatif , Eksekutif , Yudikatif .
e. Legislatif , Eksekutif , Konsultatif .
6. Yang dimaksud dengan ajaran Trias Politica oleh Monstesquieu ialah ...
a. Legislatif , Federatif , Eksaminatif .
b. Eksekutif , Yudikatif , federatif .
c. Legislatif , Eksekutif , Eksaminatif .
d. Legislatif , Eksekutif , Yudikatif .
e. Legislatif , Eksekutif , Konsultatif .
Jawaban : C
7. Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang- undangan yang tingkatannya ...
a. diatas undang - undang terhadap Undang - Undang Dasar.
b. dibawah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang ( PERPU ).
c. diatas Peraturan Pemerintah sejajar dengan Undang - Undang .
d. diatas Undang - Undang terhadap KEPRES.
e. dibawah Undang - Undang terhadap Undang - Undang .
7. Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang- undangan yang tingkatannya ...
a. diatas undang - undang terhadap Undang - Undang Dasar.
b. dibawah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang ( PERPU ).
c. diatas Peraturan Pemerintah sejajar dengan Undang - Undang .
d. diatas Undang - Undang terhadap KEPRES.
e. dibawah Undang - Undang terhadap Undang - Undang .
Jawaban : E
8. Lembaga Tinggi Negara yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final adalah ....
a. Mahkamah Konstitusi .
b. Mahkamah Agung .
c. Kejaksaan Agung .
d. Mahkamah Militer Luar Biasa Mahmilub .
e. Arbitrase
8. Lembaga Tinggi Negara yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final adalah ....
a. Mahkamah Konstitusi .
b. Mahkamah Agung .
c. Kejaksaan Agung .
d. Mahkamah Militer Luar Biasa Mahmilub .
e. Arbitrase
Jawaban : A
9. Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum perubahan Lembaga Negara yang anggota - anggotanya berasal dari unsur ABRI , Utusan Daerah adalah ....
a. Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ).
b. Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR ).
c. Mahkamah Agung
d. Dewan Pertimbangan Agung ( DPA ).
e. Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ),
9. Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum perubahan Lembaga Negara yang anggota - anggotanya berasal dari unsur ABRI , Utusan Daerah adalah ....
a. Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ).
b. Majelis Permusyawatan Rakyat (MPR ).
c. Mahkamah Agung
d. Dewan Pertimbangan Agung ( DPA ).
e. Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ),
Jawaban : B
10. Setelah dilakukan perubahan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lembaga tinggi negara yang kekuasaannya mengontrol setiap kebiakan Pemerintah dan memiliki hak interpelasi , hak angket , hak menyatakan pendapat , adalah ....
a. Mahkamah Konstitusi .
b. Dewan Perwakilan Daerah .
c. Majelis Permusyawaratan Rakyat .
d. Dewan Perwakilan Rakyat .
e. Komisi Pemilihan Umum.
10. Setelah dilakukan perubahan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lembaga tinggi negara yang kekuasaannya mengontrol setiap kebiakan Pemerintah dan memiliki hak interpelasi , hak angket , hak menyatakan pendapat , adalah ....
a. Mahkamah Konstitusi .
b. Dewan Perwakilan Daerah .
c. Majelis Permusyawaratan Rakyat .
d. Dewan Perwakilan Rakyat .
e. Komisi Pemilihan Umum.
Jawaban : D
11. Perhatikan data - data dibawah ini
1. amnesti
2. grasi .
3. abolisi .
4. rehabilitasi .
5. kasasai.
Dari data diatas yang merupakan hak prerogatif presiden dengan persetujuan dari DPR adalah nomor ......
a. ( 1 ) , dan ( 2 ).
b. ( 2 ) , dan ( 3 ) .
c. ( 3 ) , dan ( 4 ).
d. ( 1 ) , dan ( 3 ).
e. ( 4 ) , dan ( 5 ).
11. Perhatikan data - data dibawah ini
1. amnesti
2. grasi .
3. abolisi .
4. rehabilitasi .
5. kasasai.
Dari data diatas yang merupakan hak prerogatif presiden dengan persetujuan dari DPR adalah nomor ......
a. ( 1 ) , dan ( 2 ).
b. ( 2 ) , dan ( 3 ) .
c. ( 3 ) , dan ( 4 ).
d. ( 1 ) , dan ( 3 ).
e. ( 4 ) , dan ( 5 ).
Jawaban : D
12. Pernyataan yang mencerminkan pemegang kedaulatan rakyat menurut UUD 1945 sebelum perubahan , adalah ....
a. Presiden adalah penyelenggara Pemerintah negara yang tertinggi dibawah MPR .
b. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
c. Menteri Negara tidak bertanggungjawab kepada DPR.
d. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas .
e. Kekuasaan Negara yang tertinggi ditangan MPR .
12. Pernyataan yang mencerminkan pemegang kedaulatan rakyat menurut UUD 1945 sebelum perubahan , adalah ....
a. Presiden adalah penyelenggara Pemerintah negara yang tertinggi dibawah MPR .
b. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
c. Menteri Negara tidak bertanggungjawab kepada DPR.
d. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas .
e. Kekuasaan Negara yang tertinggi ditangan MPR .
Jawaban : E
13. Pemilihan Umum si pemilih memilih tanda gambar partai peserta pemilu, juga mencoblos daftar calon anggota legislatif ,pemilu tersebut menggunakan sistem ....
a. Perwkilan Berimbang .
b. Distrik .
c. Proporsional terbuka.
d. Proporsional tertutup .
e. bertingkat .
13. Pemilihan Umum si pemilih memilih tanda gambar partai peserta pemilu, juga mencoblos daftar calon anggota legislatif ,pemilu tersebut menggunakan sistem ....
a. Perwkilan Berimbang .
b. Distrik .
c. Proporsional terbuka.
d. Proporsional tertutup .
e. bertingkat .
Jawaban : C
14. Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR , DPRD Provinsi, DPRD Kab / Kota menggunakan sistem ....
a. bertingkat .
b. proporsional terbuka .
c. proporsional tertutup .
d. distrik.
e. gabunganantara sistem distrik dan sistem perwakilan berimbang .
14. Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR , DPRD Provinsi, DPRD Kab / Kota menggunakan sistem ....
a. bertingkat .
b. proporsional terbuka .
c. proporsional tertutup .
d. distrik.
e. gabunganantara sistem distrik dan sistem perwakilan berimbang .
Jawaban : B
15. Organisasi Pemerintahan menurut garis vertikal hubungan Pusat dan Daerah dibedakan menjadi dua yaitu ....
a. sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi .
b. sistem desentralisasi dan sistem dekonsentrasi .
c. sistem parlementer dan sistem presidentiil .
d. sistem presidentiil dan sistem quasi parlementer .
e. sistem sentralisasi dan sistem dekonsentrasi
15. Organisasi Pemerintahan menurut garis vertikal hubungan Pusat dan Daerah dibedakan menjadi dua yaitu ....
a. sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi .
b. sistem desentralisasi dan sistem dekonsentrasi .
c. sistem parlementer dan sistem presidentiil .
d. sistem presidentiil dan sistem quasi parlementer .
e. sistem sentralisasi dan sistem dekonsentrasi
Jawaban : A
16. Mewujudkan kesusilaan manusia baik sebagai individu maupun sebagai mahkluk sosial,tujuan negara menurut pendapat ....
a. Shang Yang .
b. Nicholo Machiavelli .
c. Thomas Aquinas .
d. Plato .
e. Agustinus .
16. Mewujudkan kesusilaan manusia baik sebagai individu maupun sebagai mahkluk sosial,tujuan negara menurut pendapat ....
a. Shang Yang .
b. Nicholo Machiavelli .
c. Thomas Aquinas .
d. Plato .
e. Agustinus .
Jawaban : D
17. Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea ke 4 memuat tujuan negara salah satunya “ memajukan kesejahteraan umum , termasuk menganut teori tjuan negara .....
a. teori kekuasaan .
b. teori teokratis .
c. negara polisi .
d. negara hukum .
e. negara welfare state .
17. Dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea ke 4 memuat tujuan negara salah satunya “ memajukan kesejahteraan umum , termasuk menganut teori tjuan negara .....
a. teori kekuasaan .
b. teori teokratis .
c. negara polisi .
d. negara hukum .
e. negara welfare state .
Jawaban : E
18. Perhatikan data - data dibawah ini :
1.Negara tidak boleh turut campur dalam urusan pribadi .
2 .Negara menyelenggarakan ketertiban hukum .
3. Perlu dibentuk perundang - undangan yang mencerminkan kehendak seluruh rakyat .
4. Adanya supremacy of law .
5. Negara semata - mata menjaga keamanan dan ketertiban .
Dari data - data diatas yang termasuk ciri - ciri tujuan negara menurut Immanuel Kant adalah nomor ....
a. ( 1 ) , ( 2 ) , dan ( 3 ).
b. ( 2 ) , ( 3 ) , dan ( 4 ).
c. ( 3 ) , ( 4 ) , dan ( 5 ).
d. ( 1 ) , ( 3 ) .dan ( 5 )’
e. ( 2 ) , ( 4 ) , dan ( 5 ).
18. Perhatikan data - data dibawah ini :
1.Negara tidak boleh turut campur dalam urusan pribadi .
2 .Negara menyelenggarakan ketertiban hukum .
3. Perlu dibentuk perundang - undangan yang mencerminkan kehendak seluruh rakyat .
4. Adanya supremacy of law .
5. Negara semata - mata menjaga keamanan dan ketertiban .
Dari data - data diatas yang termasuk ciri - ciri tujuan negara menurut Immanuel Kant adalah nomor ....
a. ( 1 ) , ( 2 ) , dan ( 3 ).
b. ( 2 ) , ( 3 ) , dan ( 4 ).
c. ( 3 ) , ( 4 ) , dan ( 5 ).
d. ( 1 ) , ( 3 ) .dan ( 5 )’
e. ( 2 ) , ( 4 ) , dan ( 5 ).
Jawaban : D
19. Memposisikan Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus sebagai kepala Pemerintahan , adalah .....
a. negara kesatuan sistem sentralisasi.
b. menganut sistem pemerintahan Presidentiil
c. menganut sistem pemerintahan Parlementer .
d. menganut Zaken Kabinet .
e. Negara Federasi .
19. Memposisikan Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus sebagai kepala Pemerintahan , adalah .....
a. negara kesatuan sistem sentralisasi.
b. menganut sistem pemerintahan Presidentiil
c. menganut sistem pemerintahan Parlementer .
d. menganut Zaken Kabinet .
e. Negara Federasi .
Jawaban : B
20. Penetapan Presiden Nomor 6 tahun 1959 yang dimaksud Pemerintah Daerah terdiri dari ....
a. Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.
b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah .
c. Komite Nasional Daerah dan Badan Eksekutif Daerah .
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah .
e. Kepala Daerah dan Perangkat Daerah .
20. Penetapan Presiden Nomor 6 tahun 1959 yang dimaksud Pemerintah Daerah terdiri dari ....
a. Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong.
b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah .
c. Komite Nasional Daerah dan Badan Eksekutif Daerah .
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah .
e. Kepala Daerah dan Perangkat Daerah .
Jawaban : A
21. Dibawah ini yang bukan kewenangan Pemerintah Daerah menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 adalah
a. urusan pemerintahan bidang fiskal .
b. urusan pemerintahan bidang penanaman modal .
c. urusan pemerintahan bidang agama.
d. urusan pemerintahan bidang yustisi .
e. urusan pemerintahan bidang poloitik luar negeri .
21. Dibawah ini yang bukan kewenangan Pemerintah Daerah menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 adalah
a. urusan pemerintahan bidang fiskal .
b. urusan pemerintahan bidang penanaman modal .
c. urusan pemerintahan bidang agama.
d. urusan pemerintahan bidang yustisi .
e. urusan pemerintahan bidang poloitik luar negeri .
Jawaban : B
22. Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain diperlukan syarat ialah ....
a. mempunyai tujuan negara .
b. mempunyai pemerintahan yang stabil .
c. manakala kemerdekaan dan kedaulatan telah mendapatkan pengakuan dari negara lain
d. mempunyai konstitusi
e. mempunyai ideologi .
22. Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain diperlukan syarat ialah ....
a. mempunyai tujuan negara .
b. mempunyai pemerintahan yang stabil .
c. manakala kemerdekaan dan kedaulatan telah mendapatkan pengakuan dari negara lain
d. mempunyai konstitusi
e. mempunyai ideologi .
Jawaban : C
23. Salah satu bukti hubungan internasional yang dijalankan oleh bangsa Indonesia diawal kemerdekaan adalah ...
a. menjadi salah satu negara pendiri organisasi ASEAN .
b. Kerjasama Economi Asia Pasifik ( APEC ).
c. Menjadi anggota GNB
d. mengirimkan TNI menjadi bagian dari misi perdamaian dunia .
e. menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Aasia Afrika .
23. Salah satu bukti hubungan internasional yang dijalankan oleh bangsa Indonesia diawal kemerdekaan adalah ...
a. menjadi salah satu negara pendiri organisasi ASEAN .
b. Kerjasama Economi Asia Pasifik ( APEC ).
c. Menjadi anggota GNB
d. mengirimkan TNI menjadi bagian dari misi perdamaian dunia .
e. menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Aasia Afrika .
Jawaban : E
24. Pernyataan Pendirian Politik Luar Negeri Indonesia antara lain berbunyi “ tetapi mestikah kita , bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan megara kita harus memilih antara pro- Rusia atau pro - Amerika ? pernyataan ini disampaikan oleh Pemerintah pada ......
a. tanggal 18 Agustus Tahun 1945 .
b. tanggal 17 - Agustus 1945 .
c. tanggal 28 September Tahun 1950 .
d. tanggal 2 September tahun 1948 .
e. tanggal 18 April tahun 1955
24. Pernyataan Pendirian Politik Luar Negeri Indonesia antara lain berbunyi “ tetapi mestikah kita , bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan megara kita harus memilih antara pro- Rusia atau pro - Amerika ? pernyataan ini disampaikan oleh Pemerintah pada ......
a. tanggal 18 Agustus Tahun 1945 .
b. tanggal 17 - Agustus 1945 .
c. tanggal 28 September Tahun 1950 .
d. tanggal 2 September tahun 1948 .
e. tanggal 18 April tahun 1955
Jawaban : D
25. Landasan Idiil pelaksanaan politik Luar Negeri bebas aktif negara Indonesia adalah ....
a. Pancasila Sila ke 2 .
b. Pembukaan UUD 1945 Alinea ke 4 .
c. Ketetapan MPR .
d. Keputusan Presiden .
e. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 11.
25. Landasan Idiil pelaksanaan politik Luar Negeri bebas aktif negara Indonesia adalah ....
a. Pancasila Sila ke 2 .
b. Pembukaan UUD 1945 Alinea ke 4 .
c. Ketetapan MPR .
d. Keputusan Presiden .
e. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 11.
Jawaban : A
26. Azas dalam membuat perjanjian Internasional yang menyatakan bahwa tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal , baik yang bersifat positif maupun negatif disebut azas .......
a. Rebus Sig Stantibus .
b. Pacta Sunt Servanda .
c. Courtesy .
d. Bonafides.
e. Reciprositas .
26. Azas dalam membuat perjanjian Internasional yang menyatakan bahwa tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal , baik yang bersifat positif maupun negatif disebut azas .......
a. Rebus Sig Stantibus .
b. Pacta Sunt Servanda .
c. Courtesy .
d. Bonafides.
e. Reciprositas .
Jawaban : E
27. Perjanjian Internasional dibedakan menjadi dua Law Making Treaties dan Treaty Contract adalah perjanjian internasional berdasarkan .....
a. jumlah pihak yang mengadakan perjanjian .
b. fungsinya .
c. sifat pelaksanaan .
d. isinya .
e. subyeknya .
27. Perjanjian Internasional dibedakan menjadi dua Law Making Treaties dan Treaty Contract adalah perjanjian internasional berdasarkan .....
a. jumlah pihak yang mengadakan perjanjian .
b. fungsinya .
c. sifat pelaksanaan .
d. isinya .
e. subyeknya .
Jawaban : B
28. Jika diperhatikan dapat dikatakan bahwa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 masih memperhatikan Trias Politika , tetapi dalam pengertian ....
a. pemisahan kekuasaan .
b. pembagian kekuasaan .
c. pelimpahan kekuasaan .
d. pemerataan kekuasaan
e. penggabungan kekuasaan .
28. Jika diperhatikan dapat dikatakan bahwa UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 masih memperhatikan Trias Politika , tetapi dalam pengertian ....
a. pemisahan kekuasaan .
b. pembagian kekuasaan .
c. pelimpahan kekuasaan .
d. pemerataan kekuasaan
e. penggabungan kekuasaan .
Jawaban : B
29. Pemerintah dalam arti sempit meliputi ...
a. lembaga eksekutif dan legislatif.
b. lembaga eksekutif dan yudikatif .
c. seluruh kekuasaan negara .
d. presiden , wakil presiden , dan para menteri .
e. eksekutif , yudikatif , dan legislatif
29. Pemerintah dalam arti sempit meliputi ...
a. lembaga eksekutif dan legislatif.
b. lembaga eksekutif dan yudikatif .
c. seluruh kekuasaan negara .
d. presiden , wakil presiden , dan para menteri .
e. eksekutif , yudikatif , dan legislatif
Jawaban : D
30. Perhatikan negara-negara dibawah ini:
1. Inggris.
2. Amerika Serikat ,
3. Cina .
4. Malysia .
5. Indonesia .
Dari beberapa negara diatas mana yang menganut sistem pemerintahan Presidentiil ?
a. 2 dan 5 .
b. 2 dan 3 .
c. 3 dan 4 .
d. 4 dan 5 .
e. 1 dan 3
30. Perhatikan negara-negara dibawah ini:
1. Inggris.
2. Amerika Serikat ,
3. Cina .
4. Malysia .
5. Indonesia .
Dari beberapa negara diatas mana yang menganut sistem pemerintahan Presidentiil ?
a. 2 dan 5 .
b. 2 dan 3 .
c. 3 dan 4 .
d. 4 dan 5 .
e. 1 dan 3
Jawaban : A
31. Pancasila menjamin Hak Asasi Manusia melalui nilai - nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai - nilai Pancasila dapat dikatagorikan menjadi 3 yaitu ...
a. nilai ideal , nilai religius , nilai estetika .
b. nilai ideal , nilai instrumental , nilai praksis .
c. niali ideal , nilai praksis , nilai religius .
d. nilai instrumental , nilai praksis , nilai sosial .
e. nilai ideal , nilai instrumental , nilai keindahan .
31. Pancasila menjamin Hak Asasi Manusia melalui nilai - nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai - nilai Pancasila dapat dikatagorikan menjadi 3 yaitu ...
a. nilai ideal , nilai religius , nilai estetika .
b. nilai ideal , nilai instrumental , nilai praksis .
c. niali ideal , nilai praksis , nilai religius .
d. nilai instrumental , nilai praksis , nilai sosial .
e. nilai ideal , nilai instrumental , nilai keindahan .
Jawaban : B
32. Nilai - nilai Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945termasuk dalam nilai ..
a. nilai sosial .
b. nilai praktis .
c. nilai ideal .
d. nilai instrumental .
e. nilai religius .
32. Nilai - nilai Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945termasuk dalam nilai ..
a. nilai sosial .
b. nilai praktis .
c. nilai ideal .
d. nilai instrumental .
e. nilai religius .
Jawaban : C
33. Sekumpulan gagasan, ide, keyakinan , kepercayaan dan cita -cita yang menyeluruh dan sistimatis dalam bidang politik disebut ....
a. ideologi.
b. cita - cita .
c. pandangan hidup .
d. prinsip .
e. paradigma .
33. Sekumpulan gagasan, ide, keyakinan , kepercayaan dan cita -cita yang menyeluruh dan sistimatis dalam bidang politik disebut ....
a. ideologi.
b. cita - cita .
c. pandangan hidup .
d. prinsip .
e. paradigma .
Jawaban : A
34. Berikut adalah bukti bahwa Pancasila adalh ideologi terbuka , kecuali .....
a. merupakan cita - cita yang hidup dalam mayarakat .
b. hasil musyawarah dankonsensus masyarakat .
c. isinya operasional .
d. bersifat dinamis dan reformis .
e. memiliki dimensi idealistis , normatif , dan realistis .
34. Berikut adalah bukti bahwa Pancasila adalh ideologi terbuka , kecuali .....
a. merupakan cita - cita yang hidup dalam mayarakat .
b. hasil musyawarah dankonsensus masyarakat .
c. isinya operasional .
d. bersifat dinamis dan reformis .
e. memiliki dimensi idealistis , normatif , dan realistis .
Jawaban : C
35. Berikut adalah fungsi dari suatu ideologi dalam kehidupan manusia kecuali ...
a. pedoman untuk berfikir , melangkah , bertindak .
b. pemberi motivasi dalam mencapai tujuan .
c. dasar menghadapi dan menyelesaikan masalah .
d. pegangan hidup .
e. keyakinan .
35. Berikut adalah fungsi dari suatu ideologi dalam kehidupan manusia kecuali ...
a. pedoman untuk berfikir , melangkah , bertindak .
b. pemberi motivasi dalam mencapai tujuan .
c. dasar menghadapi dan menyelesaikan masalah .
d. pegangan hidup .
e. keyakinan .
Jawaban : E
36. Mengaukui hak milik perseorangan dan dilindungi pemanfatannya oleh negara , merupakan hubungan antara Hak Asasi Manusia dengan Pancasila Sila ....
a. Sila keadilan Sosial .
b. Sila kerakyatan .
c. Sila Persatuan .
d. Sila Kemanusiaan .
e. Sila Ketuhanan .
36. Mengaukui hak milik perseorangan dan dilindungi pemanfatannya oleh negara , merupakan hubungan antara Hak Asasi Manusia dengan Pancasila Sila ....
a. Sila keadilan Sosial .
b. Sila kerakyatan .
c. Sila Persatuan .
d. Sila Kemanusiaan .
e. Sila Ketuhanan .
Jawaban : A
37. Hak Asasi Manusia dalam nilai Instrumental salah satunya UU Nomor 26 tahun 2000 mengatur tentang ....
a. Piagam HAM .
b. Pengadilan HAM .
c. KOMNAS HAM .
d. Hak Asasi Manusia .
e. Kebebasan berserikat dan perlindungan untuk berorganisasi .
37. Hak Asasi Manusia dalam nilai Instrumental salah satunya UU Nomor 26 tahun 2000 mengatur tentang ....
a. Piagam HAM .
b. Pengadilan HAM .
c. KOMNAS HAM .
d. Hak Asasi Manusia .
e. Kebebasan berserikat dan perlindungan untuk berorganisasi .
Jawaban : B
38. Nilai yang merupakan eksplisit , penjabaran , lebih lanjut dari nilai - nilai dasar dalam rangka pelaksanaan nilai - nilai dasar Pancasila adalah ...
a. nilai dasar .
b. nilai praktis .
c. nilai sosial .
d. nilai rohaniah .
e. nilai instrumental .
38. Nilai yang merupakan eksplisit , penjabaran , lebih lanjut dari nilai - nilai dasar dalam rangka pelaksanaan nilai - nilai dasar Pancasila adalah ...
a. nilai dasar .
b. nilai praktis .
c. nilai sosial .
d. nilai rohaniah .
e. nilai instrumental .
Jawaban : E
39. Pancasila sebagai ideologi terbuka maksudnya ideologi yang mau menerima perubahan pada nilai ....
a. Sila Pertama Pancasila .
b. Sila kedua Pancasila .
c. instrumen dan praksis .
d. nilai rohaniah .
e. nilai instrumental .
39. Pancasila sebagai ideologi terbuka maksudnya ideologi yang mau menerima perubahan pada nilai ....
a. Sila Pertama Pancasila .
b. Sila kedua Pancasila .
c. instrumen dan praksis .
d. nilai rohaniah .
e. nilai instrumental .
Jawaban : C
40. Pancasila sebagai ideologi terbuka , nilai - nilainya telah hidup dan berkembang sejak ...
a. 17 Agustus 1945 .
b. dijajah Belanda .
c. sidang I BPUPKI
d. Manusia ada .
e. 18 Agustus 1945 .
40. Pancasila sebagai ideologi terbuka , nilai - nilainya telah hidup dan berkembang sejak ...
a. 17 Agustus 1945 .
b. dijajah Belanda .
c. sidang I BPUPKI
d. Manusia ada .
e. 18 Agustus 1945 .
Jawaban : D
41. Nilai - nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan suatu sistem , khusus pada nilai yang terkandung dalam sila kedua ialah ....
a. takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa .
b. menjunjung tinggi HAM .
c. demokratis .
d. kekeluargaan .
e. Bhinneka Tunggal Ika .
41. Nilai - nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan suatu sistem , khusus pada nilai yang terkandung dalam sila kedua ialah ....
a. takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa .
b. menjunjung tinggi HAM .
c. demokratis .
d. kekeluargaan .
e. Bhinneka Tunggal Ika .
Jawaban : D
42. Pancasila sebagai Dasar Negara dipergunakan untuk ...
a. menentukan tujuan negara .
b. menyusun program - program pembangunan .
c. dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara .
d. landasn kehidupan berbangsa dan bernegara .
e. dasar membuat peraturan perundang - undangan .
42. Pancasila sebagai Dasar Negara dipergunakan untuk ...
a. menentukan tujuan negara .
b. menyusun program - program pembangunan .
c. dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara .
d. landasn kehidupan berbangsa dan bernegara .
e. dasar membuat peraturan perundang - undangan .
Jawaban : C
43. Sebelum berlakunya UU RI Nomor 26 Tahun 2000 kasus pelanggaran HAM berat diperiksa dan diselesaikan di ....
a. Mahkamah Militer .
b. Mahkamah Agung .
c. Pengadilan Negeri .
d. KOMNAS HAM .
e. Pengadilan HAM ad hoc
43. Sebelum berlakunya UU RI Nomor 26 Tahun 2000 kasus pelanggaran HAM berat diperiksa dan diselesaikan di ....
a. Mahkamah Militer .
b. Mahkamah Agung .
c. Pengadilan Negeri .
d. KOMNAS HAM .
e. Pengadilan HAM ad hoc
Jawaban : E
44. Negara yang tidak mau menangani kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya , disebut ....
a. negara sekuler .
b. negara netral .
c. negara nonblok .
d. Unwillingness State .
e. Welfare State .
44. Negara yang tidak mau menangani kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya , disebut ....
a. negara sekuler .
b. negara netral .
c. negara nonblok .
d. Unwillingness State .
e. Welfare State .
Jawaban : D
45. Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama setelah terlebih dahulu diputus perkaranya disbut azas ....
a. nebus in idem .
b. pacta sunt servanda .
c. rebus sic stantibus .
d. inadmissible .
e. admissible .
45. Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama setelah terlebih dahulu diputus perkaranya disbut azas ....
a. nebus in idem .
b. pacta sunt servanda .
c. rebus sic stantibus .
d. inadmissible .
e. admissible .
Jawaban : A
46. Pelanggaran HAM Internasional salah satunya berbentuk pembunuhan adalah pelanggaran HAM dalam kategori .....
a. kejahatan genosida.
b. invasi .
c. kejahatan perang .
d. agresi .
e. kejahatan melawan kemanusiaan .
46. Pelanggaran HAM Internasional salah satunya berbentuk pembunuhan adalah pelanggaran HAM dalam kategori .....
a. kejahatan genosida.
b. invasi .
c. kejahatan perang .
d. agresi .
e. kejahatan melawan kemanusiaan .
Jawaban : E
47. Korl Donitz dari Jerman , Hideki Tojo dari Jepang , Saddam Hussein dari Irak telah diadili oleh Pengadilan Internasional karena melanggar HAM dalam kategori ....
a. The Crime of Genocide .
b. Crime Againts Humanity .
c. The Crime of Aggression .
d. War Crime .
e. Kejahatan melawan kemanusiaan .
47. Korl Donitz dari Jerman , Hideki Tojo dari Jepang , Saddam Hussein dari Irak telah diadili oleh Pengadilan Internasional karena melanggar HAM dalam kategori ....
a. The Crime of Genocide .
b. Crime Againts Humanity .
c. The Crime of Aggression .
d. War Crime .
e. Kejahatan melawan kemanusiaan .
Jawaban : D
48. Ketentuan konstitusional Keuangan Negara sebagai mana diatur dalam pasal 23 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 adalah ....
a. pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang - undang .
b. macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang - undang.
c. Negara memiliki suatu Bank Sentral .
d. RAPBN di ajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR.
e. Hal - hal lain mengenai keuangan Negara diatur dengan undang - undang .
48. Ketentuan konstitusional Keuangan Negara sebagai mana diatur dalam pasal 23 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 adalah ....
a. pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang - undang .
b. macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang - undang.
c. Negara memiliki suatu Bank Sentral .
d. RAPBN di ajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR.
e. Hal - hal lain mengenai keuangan Negara diatur dengan undang - undang .
Jawaban : D
49. Lembaga Negara yang kedudukannya tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara , juga tidak sama dengan kementrian negara yang tugasnya menetapkan kebijakan moneter adalah ....
a. Badan Pemeriksa Keuangan .
b. Bank Sentral .
c. Dewan Pertimbangan Presiden .
d. Mahkamah Konstitusi .
e. Bank Syariah .
49. Lembaga Negara yang kedudukannya tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara , juga tidak sama dengan kementrian negara yang tugasnya menetapkan kebijakan moneter adalah ....
a. Badan Pemeriksa Keuangan .
b. Bank Sentral .
c. Dewan Pertimbangan Presiden .
d. Mahkamah Konstitusi .
e. Bank Syariah .
Jawaban : B
50. Pemeriksaan pengelolaan keuangan negara dilakukan oleh BPK dan hasil dari pemeriksaan itu dilaporkan kepada ......
a. DPR dan DPRD .
b. DPR dan DPD .
c. DPD dan DPRD .
d. Menteri Keuangan dan Mahkamah Konstitusi .
e. Kepolisian dan Kejaksaan Agung .
50. Pemeriksaan pengelolaan keuangan negara dilakukan oleh BPK dan hasil dari pemeriksaan itu dilaporkan kepada ......
a. DPR dan DPRD .
b. DPR dan DPD .
c. DPD dan DPRD .
d. Menteri Keuangan dan Mahkamah Konstitusi .
e. Kepolisian dan Kejaksaan Agung .
Jawaban : A
Demikian artikel tentang Latihan Soal UAS PPKn Kelas 12 Semester 1 K13 2021 dan Kunci Jawaban. Semoga bermanfaat..